Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Home » CPNS Kementerian » Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) LPPNRI Pantau Rekrutmen Taruna Akpol

loading...

HOT NEWS !
Tes CPNS akan dilaksanakan dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).
Pastikan Anda memahami apa itu TES CAT CPNS.
Jika belum, Anda bisa pelajari di -->> Klik Disini

IBC.com – Rekrutmen Taruna Akpol – Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI) Jateng menyatakan, siap memantau perekrutan Taruna Akpol maupun pegawai negeri sipil (PNS) di wilayahnya.

Upaya ini dilakukan guna menutup rapat-rapat semua celah yang bisa memicu berkembangnya praktik jahat para pengguna anggaran pembangunan tersebut. Pemantauan ini siap dijadikan program lembaga yang berada di bawah Ketua Dewan Penasihat DPP LPPNRI Jateng, Irjen Pol (Purn) Chaerul Rasjid.

Wakil Ketua Bidang Intelijen dan Investigasi DPP LPPNRI Jateng, Bambang Budiyanto menyatakan, pemantauan ini lebih kepada upaya pencegahan terhadap pemangku kepentingan agar tidak bertindak di luar ketentuan.

Dalam pemantauan ini, lembaga juga akan berkoordinasi dengan institusi terkait. Misalnya, pemantauan perekrutan calon PNS dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk juga Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.

“Minimnya pengawasan dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan maupun pelaksanaan anggaran pembangunan oleh pemangku kepentingan bisa memicu terjadinya perselingkuhan politik. Hal ini berpotensi menimbulkan adanya penyimpangan, terlebih lagi penyusunan kebijakan kerap tertutup rapat-rapat sehingga masyarakat sulit untuk mengaksesnya,” kata Bambang yang juga anggota DPRD Kabupaten Jepara di kantor DPP LPPNRI Jateng, Jl Jodipati No 6 Semarang, Rabu (19/9).

Sementara itu, Ketua DPP LPPNRI Jateng Haryo Wahyudi menyoroti perilaku penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Dalam kenyataannya, persekongkolan antara penegak hukum dengan koruptor kerap kali terjadi. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya koruptor yang divonis ringan atau bahkan diputus bebas.

“Yang mengawasi dan yang diawasi seolah main mata, ini seakan menunjukan hukum bisa dibeli dan dikondisikan dengan uang,” tandasnya. Ref:Suara Merdeka

Sponsored Links :

Dapatkan Info Loker ke Email Anda…

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Categories

Categories

Stats

IBC-Network

Top Career-Jobs Sites