Lowongan Kerja Terbaru LKPP Unit Kerja Inspektorat

0

Rekrutmen Pegawai LKPP Non PNS – Cikal bakal Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bermula dari sebuah unit kerja bernama Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ)sebagai unit kerja eselon II. Dibentuk pada tahun 2005, unit kerja ini bertugas menyusun kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dengan semangat ingin mewujudkan Indonesia yang lebih baik, mengemuka harapan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat berlangsung secara lebih efektif dan efisien serta mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan adil bagi semua pihak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

Berlandaskan harapan ideal tersebut maka perlu dikembangkan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang mencakup aspek regulasi dan prosedur yang jelas, kelembagaan yang lebih baik, sumber daya manusia yang mumpuni, proses bisnis yang transparan dan akuntabel, serta penanganan permasalahan hukum yang mengedepankan azas keadilan.

Menyangkut kelembagaan yang lebih baik, maka diperlukan adanya lembaga yang memiliki kewenangan dalam merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan perubahan.

Selaras dengan itu sebagai bagian dari masyarakat global, maka keberadaan lembaga tersebut akan mensejajarkan Indonesia di kancah Internasional, selayaknya lembaga-lembaga serupa yang sudah ada di sejumlah negara seperti Office of Federal Procurement Policy (OFPP) di Amerika Serikat, Office of Government Commerce (OGC) di Inggris, Government Procurement Policy Board (GPPB) di Filipina, Public Procurement Policy Office (PPPO) di Polandia, dan Public Procurement Service (PPS) di Korea Selatan.

Maka dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan YME, pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007.

Dalam prakteknya LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP di bawah koordinasi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Di samping melaksanakan program sesuai visi-misi, tujuan dan sasaran strategis, LKPP juga bertanggungjawab untuk mencapai sasaran-sasaran nasional seperti diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, dengan prioritas di bidang aparatur pemerintahan yang baik, peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Secara spesifik, fungsi dan kewenangan lembaga ini adalah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Lowongan Kerja Terbaru LKPP Unit Kerja Inspektorat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Unit Kerja Inspektorat LKPP ,  maka LKPP membuka Rekrutmen Tenaga Non PNS untuk posisi sebagai berikut :

  • Staf Pendukung Kelompok Kerja Pengawasan Inspektorat

Kualifikasi :

  • Pendidikan Minimal S1 Akuntansi;
  • Pria/Wanita;
  • Usia Maksimal 30 Tahun;
  • IPK. Min. 3.00;
  • Diutamakan memiliki pengalaman di kantor Akuntan Publik selama 1 (satu) tahun;
  • Menguasai Ms. Office dan Internet;
  • Memiliki integritas dan motivasi kerja yang tinggi;
  • Memiliki keinginan untuk mengembangkan diri;
  • Mampu berkomunikasi dengan baik;dan
  • Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim.

Uraian Ringkas Pekerjaan :

  • Membantu mengumpulkan dan menelaah pedoman dan standar audit untuk melaksanakan kegiatan pengawasan administrasikeuangan dan kegiatan pengawasan kinerja kelembagaan;
  • Membantu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan administrasi keuangan dan kegiatan pengawasan kinerja kelembagaan;
  • Mengelola administrasi pelaksanaan kegiatan pengawasan administrasikeuangan dan kegiatan pengawasan kinerja kelembagaan;
  • Membuat notulen pelaksanaan kegiatan pengawasan;
  • Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan;
  • Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja lain/instansi ;
  • Mendokumentasikan kegiatan pengawasan.

Persyaratan dokumen saat wawancara :

  1. Surat Lamaran ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Inspektorat
  2. Curriculum Vitae
  3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
  4. Foto (3×4 berwarna)
  5. Salinan Ijasah yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
  6. Salinan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir oleh pihak berwenang
  7. Sertifikat yang relevan dengan lamaran yang diajukan

Tata Cara Melamar

Jika Anda berminat dan memenuhi persyaratan, maka silakan mengisi form data pelamar pada laman berikut ini :

Lain – lain :

  • Masa pendaftaran secara online ditunggu paling lambat tanggal 11 Mei 2017, Pukul 16:00 WIB;
  • Hanya kandidat yang memenuhi persyaratan yang akan dihubungi untuk proses lebih lanjut.
  • Pelamar yang lolos seleksi akan mulai bekerja pada bulan Juni 2017
  • Sumber

Itulah Info Lowongan Kerja LKPP Non PNS yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat

Share.