Proyek Infrastruktur Dibawah Rp 20 M Tidak Untuk BUMN

0

Proyek BUMN – Kalangan swasta di daerah bakal mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur. Hal itu seiring dengan lampu hijau dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas usulan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terkait dengan pengelolaan proyek-proyek APBN dan APBD di bawah Rp 20 miliar.

Saat pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia 2012 di Jakarta kemarin (2/10), Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengatakan, pihaknya mendukung upaya percepatan pembangunan di daerah. Nah, usulan Kadin tersebut berkaitan dengan penguatan dunia usaha di daerah.

“Ada permohonan kepada pemerintah agar proyek-proyek APBN dan APBD dengan nilai kurang dari Rp 20 miliar seluruhnya diserahkan kepada pihak swasta tanpa menyertakan BUMN atau BUMD ikut dalam tender,” kata Bambang. Namun, jika pengusaha di daerah belum mampu, bisa dilakukan dengan menggandeng pengusaha nasional.

Kadin juga mengharapkan berkurangnya beban APBN untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) bisa dialokasikan ke daerah. “Saving yang terjadi dapat dialokasikan kepada daerah untuk pembangunan infrastruktur yang mendesak,” urai Bambang.

Dengan pertimbangan dana saving dari subsidi BBM dialokasikan untuk mempercepat pembangunan di daerah, maka Kadin akan mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi, bahkan meniadakan sama sekali subsidi BBM.

Selain di daerah, Kadin juga mendukung Indonesia yang sudah masuk dalam kancah pasar bebas. Bambang mengatakan, untuk mendukung pelaksanaan strategic investment di luar negeri, Kadin mengusulkan pembentukan lembaga negara yang bertugas mengelolanya. Kadin menyebutnya Indonesian Investment Fund, seperti Khazanah di Malaysia atau Temasek di Singapura.

“Kita tidak boleh menjadi penonton saja sementara lembaga serupa di luar negeri mengakuisisi aset-aset kita yang terbaik seperti perbankan, telekomunikasi, pertambangan, perkebunan, dan bahkan penerbangan kita,” tandasnya.

Presiden SBY menyambut positif usulan Kadin. “Usulan dari Kadin itu relevan dan positif,” katanya. Dia meminta jajaran menteri terkait untuk menindaklanjutinya.

SBY mengajak jajaran Kadin untuk ikut memperkuat ekonomi domestik dan daya saing Indonesia. Hal itu sebagai bentuk antisipasi terjadinya krisis. “Kita tidak perlu mengikuti ideologi atau strategi pembangunan ekonomi sejumlah negara, yang biasanya memilih export oriented economy,” katanya. Ref:fal/c/JPNN

Share.